Pada hari pertama penyelenggaraan Uji Publik yang digelar Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Jakarta, Selasa (28/11/2023) mendapatkan antusiasme dari sejumlah petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik (Parpol) bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan kampanye nasional pemilu dan pemilihan 2024. Sebanyak lima petinggi parpol hadir dalam uji publik sebagai bagian dari tahapan monitoring dan evaluasi (Monev) BP 2023, yaitu Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri, Direktur Eksekutif DPP Demokrat Sigit Raditya, dan Wakil Sekjen DPP PPP Rapih Herdiansyah.
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan di sela-sela uji publik itu, bahwa tahap uji publik untuk menetapkan BP Informatif 2023 dengan melibatkan tim penguji internal dan eksternal. Tim penguji internal terdiri dari Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Komisioner Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Reglik Gede Narayana, Komisioner Bidang Litdok Rospita Vici Paulyn, Komisioner ASE Samrotunajah Ismail, Komisioner Bidang PSI Syawaludin. Penguji eksternal terdiri pegiat keterbukaan informasi Hendri Subagyo, Danardono Sirajudin, Yosep Adi Prasetyo, Anton Pradjasto, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, Indonesia Corruption Watch (ICW), mantan Komisioner KI Pusat Alamsyah Saragih, Abdul Rahman Ma’mun, Henny Widyaningsih, dan Cecep Suryadi.
Lebih lanjut, ia megatakan peserta uji publik terbagi dalam lima ruangan yang terdiri dari ruang akuntabel, transparan, inovasi, strategi , dan partisipatif. Disampaikannya bahwa pelaksanaan uji publik selama tiga hari berturut-turut, yaitu tanggal 28,29, dan 30 November 2023.
Menurutnya dari 263 badan publik yang submit SAQ di aplikasi e-monev KI Pusat hanya 195 yang dinyatakan lolos ke tahap uji publik ini, yakni BP yang memiliki passing grade nilai SAQ diatas 60. Disampaikannya bahwa 195 BP yang lolos uji publik semuanya terwakili dari tujuh kategori badan publik yang terdiri dari 32 badan publik kategori Kementerian, 32 badan publik kategori Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), 13 badan publik Lembaga Non Struktural (LNS), 26 badan publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), 36 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 6 Partai Politik (Parpol).
Selain dihadiri petinggi parpol, uji publik juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak, Wakil Menteri BPN/ATR Raja Juli Antoni bersama sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Dirut BUMN, dan Ketua LNS, dan Kepala LN LPNK.
Sementara Handoko Agung Saputro yang juga Penanggungjawab Monev KI Pusat menyampaikan apresiasi kepada beberapa BP Parpol yang telah menjalankan keterbukaan informasi publik yang sangat bagus. Ia berharap supaya BP lainnya, dapat mengikuti pola pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di BP Parpol yang dalam kondisi keterbatasan dana untuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) namun tetap maksimal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Adapun Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan partai politik. Ia mengatakan semua penggunaan dana APBN yang diperoleh Gerindra dapat diakses oleh publik.
Sedangkan Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristyanto menyampaikan bahwa pihak PDI-P telah memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang penggunaan anggaran dari APBN. Menurutnya, selain keterbukaan informasi anggaran, juga menyediakan informasi profil para calon legislative PDI-P.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan uji publik yang dilaksanakan oleh KI Pusat untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi BP berdampak positif bagai kemajuan demokrasi di tanah air. Disampaikannya bahwa adalah tugas BP Parpol untuk terbuka dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat.
